ExposeBanten.com | Kab.Tangerang – Dimulai dari perjalanan pembangunan Masjid Jami Al-Ijtihad di Desa Sidoko Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. Aktivis putra daerah, Alex, mencoba bergerak untuk mencari dana pembangunan dengan dorong niat baik.
Bermula, Alex mencoba mengajukan propasal ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, untuk membantu agar pembangunan Mesjid Jami Al-Ijtihad rampung sesuai rencana yang sudah di musyawarah Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan masyarakat setempat.
Bertujuan untuk kebaikan, akan tetapi perjalanan tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Proposal yang di ajukan Alex, ke OPD Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Tangerang justru diperlakukan dengan sikap dingin, seolah tidak memiliki nilai penting bagi masyarakat.
Saat diri menanyakan proposal Masjid Jami Al-Ijtihad yang sudah masuk pada tanggal 7 November 2025 ke salah satu staf bagian umum Satpol-PP Kabupaten Tangerang.
“Tidak ada anggaran,” Ucap Rudi staf bagian umum Satpol-PP Kabupaten Tangerang.
Menurut Alex, Jawaban dari staf Satpol-PP tersebut kaku, dan menghindar dari penjelasan.
Satpol-PP Kabupaten Tangerang, kata Alex, kurang peka terhadap pembangunan sarana ibadah.
Ia mengatakan bahwa Kepala Satpol-PP (Kasatpol-pp) Kabupaten Tangerang gagal menunjukkan sikap empati, kepedulian, ataupun inisiatif terhadap pembangunan Masjid.
“Seorang Kasatpol-pp itu bukan hanya duduk manis dan menunggu berkas. Mereka pemimpin. Tapi untuk urusan masjid saja diam. Tidak ada klarifikasi, tanpa ada arah kebijakan. Ini sangat mencederai perasaan masyarakat,” tegas Alex kepada ExposeBanten.com, Jumat (21/11/2025).
Alex mempertanyakan prioritas Satpol-PP yang selama ini dinilai lebih cepat bergerak dalam mengurusi tempat hiburan malam, bahkan disebut-sebut menerima berbagai bentuk setoran dari aktivitas tersebut ketimbang urusan rumah ibadah.
“Kok bisa tempat hiburan malam lebih cepat mereka urus, tapi masjid malah dipinggirkan? Ini bukan hanya janggal, tapi memalukan bagi institusi penegak perda,” katanya.
Ia menilai sangat ironis jika pejabat publik tidak mampu menunjukkan partisipasi terhadap kegiatan positif, terlebih pembangunan masjid.
“Sangat disayangkan jika seorang pejabat tidak bisa memberikan partisipasinya dalam hal kegiatan yang baik seperti pembangunan masjid. Nilainya seikhlas nya, tapi kepeduliannya itu yang dinilai,” ujarnya.
Masih kata Alex, jika alasan yang digunakan adalah ketiadaan anggaran dinas, pejabat seharusnya memiliki empati untuk memberikan dukungan pribadi, jika itu sekadar Rp10 Ribu Rp50 Ribu, sebagai bentuk solidaritas dan penghormatan terhadap kegiatan keagamaan masyarakat.
“Ini bukan soal nominal, tapi soal kepekaan hati,” tandas Alex.
Ia berharap kedepannya, Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, dalam memilih seorang kepala Dinas, utamakan memiliki jiwa sosial tinggi terhadap masyarakat dalam kegiatan positif di wilayahnya, agar kebijakannya bermanfaat bagi warga.
Hingga berita ini diterbitkan, Satpol-PP Kabupaten Tangerang khusus Kasatpol-pp belum terkonfirmasi. (AboSopian)
